Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa () DPR RI, Jazilul Fawaid, menilai penyelenggaraan ibadah tahun 2025 lebih tertib dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, ia menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu dievaluasi, khususnya pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Alhamdulillah, secara umum penyelenggaraan haji tahun ini lebih tertib. Namun, masih ada beberapa kekurangan, terutama di Armuzna, di mana terjadi keterlambatan penjemputan dan sejumlah jemaah sempat tertinggal,” ujar Jazilul kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).
Jazilul menyoroti persoalan koordinasi di lapangan yang dinilai kurang optimal akibat sistem baru penerapan syarikah dari tahun sebelumnya. Diketahui saat ini ada delapan syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji yang menangani akomodasi, transportasi hingga konsumsi jemaah.
“Kalau bisa jumlah syarikah dikurangi, tidak perlu sampai delapan. Cukup empat atau lima saja agar koordinasi lebih mudah, mulai dari pengaturan tenda hingga pengangkutan jemaah,” ujarnya.
Jazilul menyoroti langkah pemerintah Arab Saudi dalam mendigitalisasi layanan haji melalui sistem aplikasi Nusuk. Ia menilai hal ini membawa kemajuan signifikan dalam pengelolaan ibadah haji.
“Tahun ini Arab Saudi sudah menerapkan teknologi secara menyeluruh. Aplikasi Nusuk sangat membantu, walaupun masih ada kekurangan di sana-sini. Tapi secara keseluruhan, ini merupakan bagian dari transformasi sistem yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Jazilul juga menanggapi batal terbitnya visa furoda bagi jemaah haji RI. Ia berharap koordinasi antara otoritas Saudi dan Pemerintah Indonesia dapat ditingkatkan untuk menangani hal terkait kuota.
“PKB ingin agar pelayanan jemaah haji Indonesia semakin optimal dan terjamin. Biaya haji juga harus bisa ditekan agar lebih efisien, namun tetap dengan kualitas yang baik,” katanya.
