Perdana Menteri (PM) mengatakan kelompok harus mengklarifikasi sikap resmi mereka mengenai isu-isu pemerintahan pascaperang. Juga mengenai persenjataan mereka, yang berdasarkan kesepakatan , harus dilucuti.
“Setiap negara yang menghormati diri sendiri tidak menerima pluralitas senjata, hukum, dan pemerintahan,” tegas Mustafa dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (28/10/2025).
Dia menekankan bahwa senjata, hukum, dan ketertiban di Jalur Gaza harus sepenuhnya berada di tangan negara Palestina.
Namun, Mustafa juga menekankan bahwa tidak menginginkan Otoritas Palestina kembali memerintah Jalur Gaza.
“Tetapi Gaza harus sepenuhnya dikelola oleh PA (Otoritas Palestina-red) dan kami tidak menerima peran parsial,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mustafa mengatakan bahwa pemerintah Palestina telah sepakat dengan negara-negara Arab untuk mendukung Otoritas Palestina dalam menjalankan tugasnya di Jalur Gaza. Dia juga menyoroti peran Arab Saudi dalam menggalang dukungan bagi negara Palestina.
“Pasukan kami sedang dilatih di Mesir dan Yordania untuk menjalankan tugas-tugas mereka di Gaza,” kata PM Palestina tersebut.
Dia menambahkan bahwa terhadap 18.000 personel keamanan di Jalur Gaza dan siap untuk melanjutkan tugas mereka.
Sementara itu, mengenai pasukan internasional yang akan dikerahkan untuk membantu mengamankan situasi di Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana perdamaian usulan Presiden (AS) , Mustafa menekankan bahwa Otoritas Palestina harus memiliki suara dalam hal ini.
“Pasukan itu harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Palestina,” ujar Mustafa, sembari menambahkan bahwa misinya harus bersifat sementara.
“Perannya harus bersifat suportif,” ucapnya. Dia memperingatkan bahwa pasukan internasional itu tidak boleh dianggap sebagai “pengganti”.
Dia menambahkan bahwa terhadap 18.000 personel keamanan di Jalur Gaza dan siap untuk melanjutkan tugas mereka.
Sementara itu, mengenai pasukan internasional yang akan dikerahkan untuk membantu mengamankan situasi di Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana perdamaian usulan Presiden (AS) , Mustafa menekankan bahwa Otoritas Palestina harus memiliki suara dalam hal ini.
“Pasukan itu harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Palestina,” ujar Mustafa, sembari menambahkan bahwa misinya harus bersifat sementara.
“Perannya harus bersifat suportif,” ucapnya. Dia memperingatkan bahwa pasukan internasional itu tidak boleh dianggap sebagai “pengganti”.
