Gubernur DKI Jakarta menyoroti persoalan serius kebocoran air bersih atau non-revenue water (NRW) di Ibu Kota. Saat ini tingkat kebocoran air Jakarta masih berada di angka 45,88 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju.
“Non-revenue water kita masih sangat tinggi, average-nya kurang lebih 45,88 persen. Padahal di negara maju seperti Jepang, Korea, termasuk Singapura, angkanya sudah belasan,” kata Pramono saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Universitas Pertahanan, bertema Water Governance Towards Global Cities di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, tingginya angka kebocoran air berdampak pada rendahnya efisiensi layanan air bersih bagi warga Jakarta. Untuk itu, ia menargetkan PAM JAYA bersama Pemprov DKI mampu menekan angka kebocoran hingga sekitar 20-25 persen.
“Ini menjadi tugas PAM JAYA dan juga Pemda DKI untuk memperbaiki non-revenue water. Target saya angkanya bisa ditekan sampai 20-25 persen,” ujarnya.
Selain persoalan kebocoran, Pramono juga menyampaikan capaian layanan air bersih Jakarta saat ini baru mencapai 74,24 persen. Angka tersebut meningkat hampir 4 persen dalam tujuh bulan kepemimpinannya.
“Capaian air bersih di Jakarta pada saat ini baru mencapai 74,24 persen. Sudah meningkat hampir 4 persen selama 7 bulan ini sejak saya menjadi Gubernur Jakarta,” tuturnya.
Ia optimistis cakupan air bersih bisa mencapai 85 persen pada 2026, hingga 100 persen pada akhir 2029 melalui sejumlah proyek strategis seperti (SPAM) Karian Serpong, SPAM Jatiluhur I, dan SPAM Buaran III.
Pramono menegaskan penanganan kebocoran air harus berjalan paralel dengan perluasan layanan agar seluruh warga Jakarta, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, bisa mendapatkan akses air bersih secara merata.
“Saya berdiskusi dengan Pak Dirut PAM Jaya agar sumber-sumber air yang ada di Jakarta, walaupun itu komunal tetap dikembangkan untuk bisa memenuhi atau menaikan cakupan air bersih bagi warga Jakarta,” imbuhnya.
