Krisis politik di Prancis masih terus berlanjut. Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengundurkan diri setelah hanya 27 hari menjabat. Hal ini membuat Prancis akan memiliki perdana menteri kedelapan dalam lima tahun terakhir.
Presiden Emmanuel Macron diperkirakan akan segera menunjuk perdana menteri baru. Upaya ini bisa mencegah diadakannya pemilihan umum. Namun, ketidakstabilan politik Prancis tetap berdampak besar pada ekonomi negara.
Seperti yang terjadi pada 2024, anggaran untuk 2026 mungkin tidak akan disetujui tepat waktu. Tahun lalu, karena situasi politik yang kacau, Prancis harus menggunakan anggaran lama sampai anggaran baru disetujui pada Februari.
Meskipun langkah sementara ini mencegah pemerintah berhenti beroperasi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat, masalah ekonomi jangka Panjang, seperti utang dan kondisi keuangan negara, tetap belum terselesaikan.
Setelah pengunduran diri perdana menteri terbaru, lembaga pemeringkat memberikan peringatan baru mengenai masalah fiskal Prancis. Fitch, yang menurunkan peringkat Prancis menjadi A tunggal bulan lalu, mengatakan bahwa situasi politik membuat penyelesaian masalah fiskal negara itu tampak tidak mungkin.
Sementara itu, S&P Global menekankan perlunya Prancis menerapkan anggaran yang memungkinkannya mematuhi kewajiban traktat Uni Eropa (UE), karena Prancis telah lama melanggar aturan pinjaman dan utang yang ketat dari Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan UE.
Sejak Mei 2017, selama masa jabatan Macron, pengeluaran publik meningkat signifikan, sementara ia juga memberlakukan pemotongan pajak besar. Akibatnya, utang nasional meningkat lebih dari €1 triliun (sekitar Rp19,173 kuadriliun), meskipun pertumbuhan PDB juga meningkat 30% selama periode tersebut.
Ekonom biasanya melihat utang sebagai persentase dari PDB. Rasio utang Prancis naik menjadi 114% dari PDB, dari 101% pada 2017, menjadikannya tertinggi ketiga di UE setelah Yunani dan Italia.
Prancis tidak pernah menyeimbangkan anggarannya selama beberapa dekade dan biasanya lebih boros dibandingkan negara OECD lain. Namun, krisis baru-baru ini, seperti pandemi COVID-19, perang Rusia di Ukraina, dan lonjakan harga energi, telah mendorong pengeluaran meningkat dan memperlebar defisit anggaran.
Defisit, yang sebesar 3,4% saat Macron menjabat, kini mencapai 5,8% dan terus meningkat. Ketidakstabilan politik yang muncul setelah Macron mengadakan pemilihan mendadak pada musim panas 2024 untuk mencegah partai kanan sayap ekstrem National Rally (RN), membuat penyelesaian masalah fiskal semakin sulit.
Pemilihan tersebut menghasilkan parlemen yang lebih terpecah, tanpa blok politik yang memiliki mayoritas absolut, sehingga ketidakstabilan semakin kuat.
Alexandra Roulet, ekonom dari INSEAD Business School, mengatakan bahwa pengeluaran selama krisis baru-baru ini, dikombinasikan dengan pemotongan pajak, adalah alasan utama lonjakan utang.
“Kebijakan ini terbukti mengecewakan dalam hal efeknya terhadap anggaran Prancis,” katanya kepada DW. “Harapannya adalah mendorong investasi dan meningkatkan ekonomi sedemikian rupa sehingga pendapatan fiskal meningkat meskipun tarif pajak turun, tetapi kita belum melihat hal ini terjadi.”
Jika situasi politik Prancis akhirnya stabil, beberapa ahli melihat Italia sebagai model yang bisa diikuti untuk menata kembali keuangan fiskal.
Meskipun negara tetangganya masih memiliki rasio utang terhadap PDB lebih tinggi daripada Prancis, yaitu 138%, Melanie Debono, ekonom senior Eropa di Pantheon Macroeconomics, mengatakan situasi fiskal Italia “telah membaik secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir,” menyoroti bahwa defisit anggarannya turun menjadi 3,4%, mendekati tingkat 3% yang ditetapkan UE.
Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, baru-baru ini mengumumkan bahwa ia memperkirakan defisit Italia akan turun menjadi 3% dari PDB tahun ini, memungkinkan Roma keluar dari program UE untuk negara dengan defisit berlebih lebih cepat dari perkiraan.
Berbicara dengan DW, Debono mengatakan pemerintah Meloni telah “hati-hati,” memangkas bonus konstruksi dan berupaya mengumpulkan pajak yang belum dibayar, sambil tetap berhasil memangkas pajak penghasilan dan pajak bisnis.
Ia melihat kemiripan antara situasi fiskal Italia dan Prancis “dalam hal keduanya menderita tantangan struktural terkait pengeluaran tinggi yang kronis dan meningkat, serta sisi pasokan yang lemah dalam ekonomi yang kesulitan menghasilkan cukup pendapatan untuk menutupi pengeluaran yang dijanjikan.”
Namun, sementara situasi Italia membaik, situasi Prancis justru memburuk. “Defisit Prancis semakin melebar karena pengeluaran terus meningkat dan lemahnya pendapatan pajak,” katanya.
Dalam hal pelajaran langsung dari Italia, ia menilai sistem politik yang berbeda membuat perbandingan menjadi sulit.
“Tidak jelas bagi kami bahwa stabilitas relatif di Italia dapat dijadikan panduan bagi apa yang seharusnya dilakukan Prancis,” kata Debono. “Prancis tidak dibantu oleh sistem Republik Kelima, di mana presiden dan parlemen mudah bentrok ketika yang terakhir tidak memiliki mayoritas untuk mendukung kebijakan presiden.”
Namun, ia mencatat bagaimana Italia telah menangani pensiun sejak krisis utang negara pada awal 2010-an, menaikkan usia pensiun tiga bulan setiap dua tahun, kecuali pada tahun-tahun tertentu ketika kenaikan dibekukan.
Prancis bisa mengikuti contoh ini, kata Debono, tetapi menekankan bahwa Paris membutuhkan lebih dari sekadar reformasi pensiun untuk mendekati target 3% UE.
“Prancis membutuhkan pemotongan pengeluaran yang radikal dan/atau peningkatan pajak.”
Selama bertahun-tahun setelah krisis utang zona euro, Italia dianggap sebagai “anak bermasalah” yang berpotensi memicu bencana keuangan berikutnya di Eropa. Pada 2018 dan 2019, kombinasi stabilitas politik yang terus-menerus goyah dan tingkat utang yang membingungkan merupakan kombinasi berbahaya yang kini akrab di telinga orang Prancis.
Pada saat itu, kekuatan politik ekstrem, seperti Gerakan Bintang Lima (M5S) dan Lega, terang-terangan bermain dengan ide untuk menarik Italia keluar dari zona euro atau UE secara keseluruhan.
Akhirnya, Meloni dan partainya, Brothers of Italy, memantapkan kekuasaan dan telah berkuasa sejak Oktober 2022. Pemerintahan Meloni dipuji karena disiplin fiskalnya, mengejutkan banyak pihak dengan bagaimana mereka membalikkan citra Italia dalam pengelolaan keuangan.
Prancis juga telah menghadapi kekuatan besar dari pihak kanan yang mencoba berkuasa selama bertahun-tahun. Namun, Debono mengatakan jika National Rally akhirnya berkuasa, tidak ada jaminan bahwa mereka akan menerapkan disiplin fiskal.
“RN memang pengurang pajak/pengeluaran sesuai program mereka, tetapi kemungkinan besar mereka hanya akan memotong pajak dan akan sangat sulit memotong pengeluaran,” katanya.
Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Yuniman Farid
