Rangkaian aksi mewarnai jalanan ibu kota hingga daerah dalam beberapa hari terakhir. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai aksi unjuk rasa ini merupakan akumulasi kemarahan rakyat terhadap pemerintah dan .
“Ini akumulasi dari kemarahan rakyat terhadap situasi saat ini. Di saat rakyat susah nyari kerja, tunjangan dewan dinaikkan. Di saat rakyat berkelahi dengan hidupnya, malah banyak yang rangkap jabatan dan pajak rakyat naik,” kata Adi kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).
Adi pun mengingatkan anggota DPR untuk dapat menjaga cara bicaranya di depan publik. Adi mengatakan seharusnya saat rakyat marah, anggota DPR dapat menenangkannya.
“Dewan wajib jaga omongan dan perilakunya. Saat rakyat susah, malah ada yang joget-joget. Ketika rakyat protes dituding dengan bahasa kasar. Itu tak mencerminkan perilaku yang baik,” tegasnya.
Adi lantas menyoroti pernyataan sejumlah anggota DPR yang merasa kurang dengan tunjangan yang diberikan. Seharusnya, kata dia, anggota DPR sebagai wakil rakyat lebih peduli terhadap rakyat dan lingkungan.
“Salah satunya itu (bahasa kasar kepada rakyat) pemantiknya. Termasuk pernyataan dewan yang merasa kurang dengan tunjangan Rp 50 juta untuk sewa rumah. Juga pernyataan dewan jarak tempuh Bintaro-Senayan macet, makanya butuh tunjangan rumah,” tuturnya.
“Dewan itu pejabat publik. Kata-katanya mesti dijaga. Jangan melukai rakyat, jangan nantang rakyat,” imbuh dia.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Sebagai informasi, beberapa hari terakhir masyarakat menggelar aksi demonstrasi terkait gaji dan tunjangan DPR. Terakhir, pada Jumat (29/8) masyarakat menggelar aksi di sejumlah titik, seperti Polda Metro Jaya, Gedung DPR, hingga Markas Brimob.
