Ketua DPP Daniel Johan merespons hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA terkait mayoritas responden menolak usulan lewat DPRD. Daniel menilai wacana tersebut tetap perlu dikaji secara objektif sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi.
“Usulan melalui DPRD merupakan upaya agar demokrasi semakin efektif membawa kesejahteraan rakyat, dan mekanisme ini merupakan bagian utuh dari prinsip demokrasi, selama dirancang dengan tata kelola yang kuat dan terbuka,” kata Daniel kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).
Menurutnya, salah satu aspek penting yang dapat diperkuat dalam skema pilkada melalui DPRD ialah pelaksanaan uji publik calon kepala daerah secara terbuka dan partisipatif. Daniel mengatakan dengan mekanisme tersebut, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menilai rekam jejak, kapasitas, dan integritas para calon.
“Dengan begitu, suara publik tetap menjadi faktor penentu dalam proses politik,” ujarnya.
Selain itu, anggota Komisi IV DPR ini mengatakan pilkada lewat DPRD dapat menjadi salah satu opsi menekan biaya politik yang mahal. Dia mengatakan tingginya biaya politik kerap menjadi persoalan dalam demokrasi elektoral.
“PKB berpandangan bahwa diskursus ini masih terbuka untuk dikaji lebih dalam, dengan melibatkan publik secara luas, agar mekanisme yang dipilih benar-benar memperkuat demokrasi, menghadirkan pemimpin berkualitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” paparnya.
“Dulu setiap gubernur yang dipilih merupakan para bupati dan wali kota terbaik yang ada saat itu, sehingga benar-benar bisa bekerja dan diandalkan dalam membawa kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar popularitas, dan kita berharap hal itu bisa kita wujudkan kembali,” imbuh dia.
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei terkait usulan pilkada melalui DPRD. Dalam survei ini disebutkan mayoritas responden tidak setuju dengan pilkada melalui DPRD, yang paling keras menolak adalah Gen Z.
Responden diberi pertanyaan ‘Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD’. Hasilnya 66,1 persen menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali.
Berikut rinciannya:
– Kurang setuju/tidak setuju sama sekali: 66,1%
– Sangat setuju/cukup setuju: 28,6%
– Tidak tahu/tidak jawab: 5,3%
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” kata Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1).
