BPKN menilai Gubernur Bali berpotensi melanggar hak konsumen dengan larangan produksi air minum dalam kemasan berukuran di bawah 1 liter. Pelarangan tersebut akan mengurangi variasi produk yang tersedia di pasar.
Tag: Gubernur Bali
Komisi VII DPR Bela Gubernur Bali Terkait Larangan Air Minum Dalam Kemasan
Anggota Komisi VII DPR RI membela Gubernur Bali terkait larangan air minum dalam kemasan di Bali, menyayangkan Kementerian Perindustrian yang hendak memanggil Gubernur Bali.
Kontroversi Larangan Air Minum dalam Kemasan di Bali
Anggota DPR Fraksi membela Gubernur Bali terkait larangan air minum dalam kemasan. Dukung kebijakan ramah lingkungan!
