Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meninjau pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong, hari ini. Dalam kunjungan tersebut, ia hadir bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.
Ribka menegaskan pentingnya melibatkan Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap tahapan pembangunan, termasuk pada proyek Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).
“Nanti saya cek juga, kira-kira ada tidak anak daerah yang ikut dalam bangunan ini, Orang Asli Papua,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/11/2025).
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Ia menambahkan, pembangunan pusat pemerintahan tidak hanya memperkuat tata kelola administrasi daerah, tapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Sorong. Ribka mendorong agar penggunaan bahan material lebih banyak memanfaatkan sumber daya lokal.
“Pertumbuhan ekonomi akan terjadi ketika semua sektor, baik mesin birokrasi maupun mesin swasta, bergerak di tempat ini,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ribka menegaskan Sorong harus terus berbenah menuju pembangunan yang lebih maju dengan dukungan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan potensi sumber daya alam (SDA) yang besar. Ia juga mengapresiasi perkembangan sektor transportasi dan dunia usaha di wilayah tersebut.
“Sorong ini punya potensi yang cukup luar biasa, dunia usaha juga bergerak,” katanya.
Ia pun berharap percepatan pembangunan tidak lagi terhambat alasan klasik seperti keterbatasan sumber daya atau kondisi alam. Menurutnya, Sorong telah berkembang pesat dan menjadi salah satu kota paling maju di Tanah Papua.
“Saya menyampaikan terima kasih, dan salam dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Doa dan harapan kita harus selesai cepat pembangunan KPP Provinsi Papua Barat Daya,” pungkasnya.
