Trump Ultimatum Hamas Segera Jawab Proposal 20 Poin Rencana Setop Perang

Posted on

Presiden Amerika Serikat (AS) memberi ultimatum ke untuk segera menjawab 20 poin rencana menyetop perang di Gaza, Palestina. Dia mengatakan pihaknya hanya menunggu selama tiga atau empat hari.

Dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), rencana tersebut menyerukan gencatan senjata, pembebasan sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam, pelucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, diikuti oleh otoritas transisi pascaperang yang dipimpin oleh Trump sendiri.

Negara-negara besar, termasuk negara-negara Arab dan muslim, menyambut baik proposal tersebut. Tetapi, Hamas belum memberikan tanggapannya.

“Kami akan melakukannya sekitar tiga atau empat hari. Kami hanya menunggu Hamas, dan Hamas akan melakukannya atau tidak. Dan jika tidak, itu akan menjadi akhir yang sangat menyedihkan,” katanya.

Trump mengumumkan proposal tersebut di Gedung Putih pada Senin (29/9) setelah bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Pada hari yang sama, seorang sumber Palestina yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa Hamas telah memulai konsultasi mengenai rencana tersebut ‘di antara para pemimpin politik dan militernya, baik di dalam maupun di luar negeri’.

“Pembahasannya bisa memakan waktu beberapa hari karena kompleksitasnya,” kata sumber tersebut.

Qatar, yang menampung para pemimpin Hamas, mengatakan kelompok tersebut telah berjanji untuk mempelajari proposal tersebut ‘secara bertanggung jawab’. Qatar juga mengatakan akan ada pertemuan Hamas dan Turki pada Selasa (30/9).

“Masih terlalu dini untuk membicarakan tanggapan, tetapi kami benar-benar optimis bahwa rencana ini, seperti yang telah kami katakan, adalah rencana yang komprehensif,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari.

Kesepakatan tersebut menuntut agar Hamas sepenuhnya dilucuti senjatanya dan dikeluarkan dari peran-peran di pemerintahan Palestina di masa mendatang. Tetapi, mereka yang setuju untuk ‘hidup berdampingan secara damai’ akan diberikan amnesti.

Proposal itu juga mencantumkan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, setelah hampir 2 tahun perang sejak 7 Oktober 2023.

Namun, Netanyahu mengatakan militer akan tetap berada di sebagian besar Gaza dan juga bahwa dia tidak menyetujui negara Palestina selama pembicaraannya di Washington.

“Kami akan membebaskan semua sandera kami, dalam keadaan hidup dan sehat, sementara (militer Israel) akan tetap berada di sebagian besar Jalur Gaza,” katanya.

Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengecam rencana tersebut sebagai ‘kegagalan diplomatik yang besar’.

“Menurut perkiraan saya, ini juga akan berakhir dengan air mata. Anak-anak kami akan dipaksa untuk berperang di Gaza lagi,” katanya.

Kesepakatan tersebut menuntut agar Hamas sepenuhnya dilucuti senjatanya dan dikeluarkan dari peran-peran di pemerintahan Palestina di masa mendatang. Tetapi, mereka yang setuju untuk ‘hidup berdampingan secara damai’ akan diberikan amnesti.

Proposal itu juga mencantumkan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, setelah hampir 2 tahun perang sejak 7 Oktober 2023.

Namun, Netanyahu mengatakan militer akan tetap berada di sebagian besar Gaza dan juga bahwa dia tidak menyetujui negara Palestina selama pembicaraannya di Washington.

“Kami akan membebaskan semua sandera kami, dalam keadaan hidup dan sehat, sementara (militer Israel) akan tetap berada di sebagian besar Jalur Gaza,” katanya.

Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengecam rencana tersebut sebagai ‘kegagalan diplomatik yang besar’.

“Menurut perkiraan saya, ini juga akan berakhir dengan air mata. Anak-anak kami akan dipaksa untuk berperang di Gaza lagi,” katanya.