Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meninjau dapur (MBG) hingga Posko Kesehatan Kecamatan Cipongkor di Bandung Barat. Hal ini menindaklanjuti temuan kasus keracunan terhadap sejumlah siswa lantaran mengonsumsi MBG.
Cucun mengatakan insiden kasus keracunan terjadi di dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni Dapur SPPG Cipari dan Dapur SPPG Neglasari. Ia mengatakan pengawasan harus ditingkatkan menindaklanjuti temuan di lapangan.
“Kita tidak ingin program yang baik dan visioner ini rusak hanya karena lemahnya pelaksanaan atau pengawasan di lapangan,” kata Cucun saat meninjau dapur MBG dan Posko Kesehatan Kecamatan Cipongkor, Kamis (25/9/2025).
Dia mengatakan DPR ingin memastikan prosedur operasi standar (SOP) yang telah dipaparkan Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar diterapkan di seluruh SPPG. Hal ini mencakup proses penerimaan bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi yang wajib sesuai dengan standar keamanan pangan.
“Untuk mencegah kejadian serupa, setiap dapur SPPG perlu dibekali alat uji pangan serta wajib melakukan tes organoleptik: melihat, mencium, dan mencicip. Baik di dapur maupun di sekolah sebelum makanan diberikan kepada siswa,” ujar dia.
Politikus PKB ini mendorong agar program MBG diperkuat melalui peraturan presiden (perpres). Dengan demikian, menurut dia, BGN tidak hanya bekerja sendiri melainkan bersinergi dengan lintas Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, hingga BPOM.
“Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penanganan menjadi tanggung jawab nasional,” katanya.
Selain itu, DPR menilai penting dibentuk forum komunikasi rutin antara sekolah, komite sekolah, dan SPPG sebagai wadah pengawasan bersama. Forum ini diharapkan mampu memperkuat rasa tanggung jawab kolektif terhadap jalannya program MBG.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, tenaga kesehatan, sekolah, dan semua pihak yang sigap melakukan tanggap darurat. “Solidaritas inilah yang menjadi kekuatan bangsa kita,” imbuhnya.
