Wakil Ketua RI, Bahtra Banong, menyikapi peluang pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil () pada 2025 berpotensi mundur. Ia meminta pemerintah berfokus lebih dahulu menyelesaikan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024.
“Kita sih penginnya agar pemerintah fokus untuk pengangkatan CPNS di bulan Juni ini dan pengangkatan PPPK di bulan Oktober yang akan datang. Maka dari itu, kita pengin diselesaikan dulu semuanya,” kata Bahtra kepada wartawan, Rabu (4/6/2025).
Bahtra mengatakan saat ini baru saja penyelesaian tes tahap kedua bagi PPPK. Ia menyebut untuk CPNS 2025 akan dibicarakan lebih lanjut.
“Apalagi ini baru saja selesai tes tahap kedua PPPK-nya dan untuk tahun depannya kita mungkin akan dibicarakan lebih lanjut,” katanya.
Ia berharap pengangkatan CASN dan PPPK pada 2024 yang dilaksanakan tahun ini berjalan dengan lancar. Setelah dibereskan, katanya, baru dibicarakan langkah lebih lanjut.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Tapi yang paling penting adalah bagaimana tahun ini dibereskan dulu soal pengangkatan baik itu CPNS-nya di bulan Juni ini dan untuk calon PPPK di bulan Oktober agar diselesaikan semuanya dahulu, baru kita akan melangkah ke tahap berikutnya,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini belum bisa memastikan apakah pemerintah akan membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2025. Sebab, hingga saat ini pihaknya belum mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengadaan seleksi abdi negara tersebut.
“Belum, belum ada. Belum ada arahan dari Presiden,” jawab Rini singkat saat ditemui wartawan seusai rapat koordinasi RPP Tata Kelola Penyelenggara Program MBG di kantor Kemenko Bidang Pangan dilansir infoFinance, Jakarta, Jumat (9/5).
Namun, saat dimintai konfirmasi apakah pemerintah berencana membuka seleksi CPNS 2025, ia hanya mengatakan pihaknya masih fokus menyelesaikan pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Tata Kelola Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini tengah dibahas dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Kemenko Bidang Pangan, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
“Kita selesaikan dulu ya, selesaikan dulu yang ini,” ujar Rini.
“Para menteri itu ada usulan, dari Menteri Bappenas dan dari Pak Menko Pangan untuk menyusun Perpres mengenai Tata Kelola. Jadi kita bahas bagaimana perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional, itu saja,” terangnya.
