Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan dukungannya terhadap gagasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui konsep ‘School Kitchen’. Dukungan itu disampaikan menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti yang membuka peluang penerapan konsep tersebut di sekolah.
Dalam kesempatan ini, Hadrian menyampaikan bahwa konsep school kitchen sebagai langkah progresif yang memberi peluang bagi sekolah untuk mengelola sendiri makanan bergizi sesuai standar dan penilaian Badan Gizi Nasional (BGN).
“Konsep school kitchen membuka peluang bagi sekolah-sekolah yang memiliki kapasitas untuk mengelola sendiri penyediaan makanan bergizi, tentu dengan syarat dan standar yang ditetapkan, termasuk penilaian kelayakan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Saya menilai ini pendekatan yang progresif dan sesuai semangat desentralisasi pendidikan,” ujar Hadrian dalam keterangannya, Senin (13/10/2025).
Hadrian juga menegaskan bahwa dukungan DPR terhadap program MBG harus dibarengi dengan pengawasan, koordinasi lintas kementerian, dan penyediaan bantuan teknis untuk sekolah-sekolah yang ingin menjadi school kitchen.
“Komisi X DPR RI akan mendorong agar regulasi tentang pengelolaan MBG yang nantinya diterbitkan mencakup ketentuan teknis pelaksanaan school kitchen, standar mutu gizi, keamanan pangan, mekanisme pembinaan, serta skema insentif bagi sekolah yang lolos penilaian BGN,” ungkapnya.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Ia juga menyebut bahwa fleksibilitas dalam pelaksanaan MBG melalui school kitchen memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan menu dengan ketersediaan bahan lokal dan kondisi geografis, sehingga program ini bisa lebih adaptif dan berkelanjutan.
“Sekolah di wilayah terpencil atau daerah agraris memiliki potensi bahan pangan lokal yang bisa dimanfaatkan. Dengan pendekatan school kitchen, kita bisa mengoptimalkan sumber dayanya dan juga meminimalkan kendala logistik,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Komisi X akan terus mengawal proses pembahasan regulasi MBG dan memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pelaksanaan school kitchen tersedia, baik dari APBN pusat maupun APBD daerah, serta memfasilitasi pelatihan manajemen dapur sekolah dan sanitasi pangan.
“Pada akhirnya, tujuan kita bersama adalah memastikan bahwa setiap anak mendapat asupan bergizi yang cukup agar tumbuh sehat dan siap belajar. Dari sudut pandang DPR, gagasan school kitchen adalah salah satu cara cerdas untuk mewujudkan MBG yang efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Simak juga Video: SPPG Polri Pejaten Sediakan 108 Menu MBG Bersertifikat Halal
