Beberapa hari sebelum genap setahun masa jabatan kedua Presiden Amerika Serikat Donald Trump , Cina lebih dulu memamerkan ketahanan ekonominya. Pada Selasa (20/01), Beijing merilis serangkaian data ekonomi yang menunjukkan betapa tekanan dagang Washington belum cukup untuk menggoyahkan mesin ekonomi Negeri Tirai Bambu.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, Cina mencatat pertumbuhan sebesar 5% sepanjang 2025, sesuai dengan target tahunan pemerintah. Data lain yang dirilis pekan lalu juga menunjukkan surplus perdagangan yang mencapai rekor, hampir US$1,2 triliun (sekitar Rp18.800 triliun) dalam setahun.
Surplus tersebut didorong oleh lonjakan ekspor ke negara-negara selain Amerika Serikat. Para analis menilainya sebagai bukti bahwa produk-produk Cina masih kompetitif secara harga di pasar global, dan sekaligus indikasi bahwa Beijing dinilai berhasil meredam dampak kebijakan dagang Trump.
“[Pemerintahan Trump] mungkin masuk ke Gedung Putih dengan keyakinan bahwa mereka bisa menggunakan daya ungkit ekonomi untuk mendorong Cina ke arah kebijakan tertentu,” kata Amanda Hsiao, Direktur Studi Cina di lembaga konsultan Eurasia Group.
“Namun pada kenyataannya, Beijing juga memiliki leverage atau instrumen daya ungkit sendiri yang kekuatannya sebanding dengan milik Washington,” tambahnya.
Pendekatan Trump terhadap Cina dalam periode keduanya dinilai lebih pragmatis, berbasis persaingan ekonomi dan teknologi, ketimbang ideologi. Perubahan arah ini tercermin dalam Strategi Keamanan Nasional terbaru Amerika Serikat yang dirilis pada Desember lalu.
Tak lama setelah dilantik, Trump menerapkan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara. Dia juga mengobarkan kembali perang dagang dengan Cina, yang langsung dibalas Beijing.
Puncak sengketa perdagangan terjadi pada April, dengan AS memberlakukan tarif hingga 145% pada barang-barang Cina. Kemudian Cina merespons dengan menaikkan tarif balasan ke level yang sama, sekaligus memberlakukan pembatasan ekspor unsur tanah jarang.
“Pada dasarnya, kedua pihak sudah mengokang senjata dan saling mengarahkannya satu sama lain,” kata Amanda Hsiao. Namun, menurutnya, kedua negara kemudian menyadari besarnya “rasa sakit bersama” yang ditimbulkan bagi perekonomian masing-masing.
Setelah putaran awal perundingan dagang pada Mei, kedua pihak akhirnya menarik diri dari eskalasi lebih lanjut. Tarif kemudian diturunkan dan saat ini berada di kisaran 30% untuk produk masing-masing negara.
“Beijing benar-benar mengambil risiko dengan membalas Trump, pendekatan ini terbukti tepat ketika Washington akhirnya mundur dan memilih detente,” ujar Hsiao, sembari menambahkan bahwa langkah tersebut membuat Beijing kini dapat menilai bahwa sikap kerasnya selama ini merupakan pilihan yang “benar”.
Diao Daming, profesor studi internasional di Renmin University of China di Beijing, menilai bahwa dibandingkan periode pertama Trump, Cina kini tampil dengan “kepercayaan diri yang lebih besar” dalam merespons “ketidakpastian potensial dari Washington.”
Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, Cina dan Amerika Serikat pada akhirnya telah membangun tingkat “mutual checks and balances” setelah setahun tarik-menarik strategis, kata Diao kepada DW.
Dari pertarungan sengit menuju gencatan dagang yang hati-hati, hubungan Amerika Serikat dan Cina kini bergerak ke arah stabilisasi, meskipun persaingan strategis secara keseluruhan masih berlanjut.
Sepanjang 2025, Trump rajin berkomunikasi dengan Presiden Cina Xi Jinping. Keduanya tercatat melakukan empat kali percakapan telepon dan satu pertemuan langsung.
Menurut Diao, diplomasi tingkat tinggi memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan hubungan AS-Cina selama setahun terakhir, sekaligus menegaskan pentingnya dialog demi meredam konflik.
Trump sendiri membanggakan pertemuannya dengan Xi di Busan, Korea Selatan, pada Oktober lalu, dengan menyebutnya sebagai pertemuan “12 dari 10.” Sementara itu, Xi mendorong kedua pihak agar fokus pada manfaat kerja sama jangka panjang dan tidak terjebak dalam “siklus balasan yang merusak.”
Namun, dari sudut pandang strategis, gencatan dagang saat ini dinilai hanya bersifat sementara dan bisa menjadi masa jeda yang berguna bagi Washington maupun Beijing.
Amanda Hsiao dari Eurasia Group mengatakan tujuan Beijing adalah “memanfaatkan ruang ini untuk menempatkan diri pada posisi yang lebih kuat guna bersaing dengan Amerika Serikat di masa depan.”
Di sisi lain, Washington juga membutuhkan ruang tersebut untuk membangun rantai pasok mineral kritisnya sendiri. “Selama hal itu belum tercapai, Amerika Serikat akan tetap ingin menjaga hubungan yang relatif stabil dengan Cina,” tambah Hsiao.
Pada 2026, Donald Trump dan Xi Jinping diperkirakan akan bertemu empat kali, antara lain dalam kunjungan kenegaraan Trump ke Beijing di bulan April, yang kemudian disusul kunjungan balasan Xi ke Washington pada akhir tahun.
Trump dan Xi juga kemungkinan akan menghadiri pertemuan APEC di Shenzhen, China, pada November dan KTT Pemimpin G20 di Miami pada Desember.
Selain kunjungan Trump ke Beijing, Cina belum mengonfirmasi kehadiran pemimpinnya, Xi Jinping, dalam tiga pertemuan lainnya yang diusulkan.
Para analis yang diwawancarai DW tetap optimis bahwa stabilitas hubungan AS-Cina akan berlanjut hingga 2026, terutama karena tingkat ketergantungan ekonomi mutual tetap tidak berubah.
Namun, faktor Trump tetap bisa menjadi sumber ketidakpastian, yang pastinya ikut dipertimbangkan Beijing ketika menyusun kepentingan strategisnya.
Aksi militer Washington belakangan ini, termasuk penggulingan pemimpin Venezuela serta upaya Trump untuk menguasai Greenland, telah menciptakan “lingkungan yang memungkinkan Cina meningkatkan praktik-praktik koersifnya,” ujar Hsiao.
Meski Cina kecil kemungkinan mengubah perhitungannya terkait invasi Taiwan—pulau demokratis yang berdaulat namun diklaim sebagai bagian wilayahnya—tindakan Trump dinilai telah memperkuat keyakinan Beijing bahwa kekuatan menentukan kebenaran.
Beijing kini “mungkin percaya bahwa mereka dapat meningkatkan tekanan tersebut… tanpa menanggung biaya yang signifikan” serta bahwa “kekuatan besar dapat mengabaikan hukum internasional,” ujar Hsiao.
Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Fika Ramadhani
Editor: Rizki NUgraha
