Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang menyoroti kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang mereka nilai gagal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Fraksi siap mengajukan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang, Fadly Amran, jika tidak segera melakukan evaluasi total dan mengganti Direktur Utama PDAM.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Wahyu Hidayat, menegaskan krisis air bersih yang dialami warga sejak bencana banjir bandang pada akhir November 2025 hingga kini belum tertangani tuntas. Menurut dia, kondisi tersebut telah berlangsung terlalu lama dan melampaui batas toleransi masyarakat.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
“Rakyat sudah kesulitan memenuhi kebutuhan paling dasar. Air tidak mengalir, warga tidak bisa mandi, tidak bisa beraktivitas normal. Ini kegagalan pelayanan publik yang serius,” kata Wahyu, Jumat (23/1/2026).
Wahyu menyatakan sikap Fraksi Gerindra ini sejalan dengan arahan Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat Andre Rosiade, yang menekankan tidak boleh ada kompromi terhadap buruknya layanan publik, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Gerindra, menurut dia, mendorong langkah tegas agar masalah tidak terus berlarut. Andre bahkan mendesak Wako Padang Fadly Amran mencopot Dirut PDAM Hendra Pebrizal.
Wahyu menilai manajemen PDAM Kota Padang gagal mengantisipasi dampak pascabencana dalam hal pemulihan infrastruktur maupun distribusi air bersih kepada masyarakat. Ia juga menyoroti sikap jajaran direksi PDAM yang dinilainya kurang peka terhadap penderitaan warga dan minim solusi konkret.
Fraksi Gerindra turut mengkritik pola komunikasi direksi PDAM di ruang publik yang dinilai tidak solutif dan justru memperkeruh suasana. Menurut Wahyu, masyarakat tidak membutuhkan klarifikasi berulang atau sekadar kompensasi potongan tarif, melainkan kepastian air bersih mengalir ke rumah-rumah warga.
“Solusi utamanya jelas, lakukan evaluasi total dan ganti Direktur Utama PDAM. Kalau ini tidak dilakukan, kami siap menggunakan hak interpelasi,” ujarnya.
Ia menegaskan interpelasi merupakan instrumen resmi DPRD untuk meminta penjelasan Wali Kota terkait kebijakan dan pengawasan terhadap BUMD. Langkah tersebut, menurut dia, diambil sebagai bentuk tanggung jawab politik dan moral DPRD kepada masyarakat Kota Padang.
Saat ini, DPRD Kota Padang menunggu sikap dan langkah konkret dari Wali Kota Fadly Amran. Fraksi Gerindra memastikan akan memelopori pengajuan interpelasi apabila tidak ada perubahan signifikan dalam penanganan krisis air bersih di Kota Padang.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melontarkan kritik keras terhadap kinerja PDAM Padang. Ia menilai manajemen PDAM tidak menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki pelayanan air bersih, meski pemerintah pusat telah mengucurkan berbagai bantuan infrastruktur. Andre mendesak Wako Padang Fadly Amran mencopot Dirut PDAM Hendra Pebrizal.
