Tanggal gajian seharusnya menjadi jeda napas. Namun bagi banyak keluarga kelas menengah, itu justru awal hitung-hitungan yang melelahkan: cicilan, kontrakan, biaya sekolah, bensin, belanja mingguan, tagihan internet, sampai uang darurat kalau anak demam tengah malam.
Angkanya terlihat “bagus” di slip gaji, tetapi rasa amannya tipis. Hidup terasa selalu berada di tepi kata cukup.
Di atas kertas, kelas menengah sering disebut bantalan ekonomi. Mereka berkontribusi besar pada konsumsi dan menjadi penyokong penerimaan negara lewat pajak. Tetapi di lapangan, yang terasa justru rapuh: banyak orang berada di zona transisi. Tidak miskin, tetapi juga jauh dari mapan.
Mereka bukan tidak mampu bertahan, mereka hanya hidup dengan risiko yang tinggi, karena sedikit saja guncangan, posisi bisa melorot.
Kegelisahan paling nyata biasanya dimulai dari pendidikan anak. Banyak pasangan muda di kota-kota besar punya pendapatan yang terlihat lumayan. Mereka bukan tidak mau menyekolahkan anak di tempat yang baik; mereka hanya mendapati bahwa “baik” itu mahal.
Bukan cuma uang pangkal dan SPP, tetapi seragam, buku, transport, kegiatan tambahan, kursus, sampai les untuk mengejar standar tertentu. Sekolah negeri memang ada, tetapi kualitasnya tidak merata. Akhirnya kelas menengah melakukan hal paling kelas menengah: mengencangkan ikat pinggang demi satu tangga mobilitas sosial yang belum tentu kokoh.
Di sini muncul ironi yang pahit. Kelas menengah merasa hanya kebagian peran “penyumbang dan penonton”. Menyumbang lewat pajak penghasilan, PPN di hampir setiap transaksi, dan ragam pungutan tidak langsung. Lalu menonton ketika subsidi dan bantuan sosial mengalir ke kelompok bawah, yang memang perlu dilindungi, tetapi tanpa perbaikan layanan publik yang terasa nyata bagi yang berada di tengah.
Perasaan ini bukan soal iri pada yang miskin. Ini soal kontrak sosial yang timpang: ketika warga rajin membayar, namun fasilitas publik yang dipakai tidak ikut naik kelas, sementara ia juga tidak masuk kriteria penerima bantuan.
Bab berikutnya adalah rumah, mimpi yang makin jauh walau bekerja makin keras. Banyak keluarga kelas menengah tidak lolos rumah subsidi, atau kalau lolos merasa kualitas dan lokasinya seperti “dibuang” dari pusat penghidupan: jauh dari kantor, minim transportasi, minim fasilitas dasar.
Akhirnya biaya hidup malah naik karena waktu habis di jalan dan ongkos perjalanan membengkak. Sementara rumah “standar” di area yang layak semakin tidak terjangkau, bukan hanya karena harga, tetapi juga karena syarat DP, tenor panjang, dan beban cicilan yang mengikat.
Ketika rumah sulit, tabungan pun ikut menjadi proyek yang terasa utopis. Kelas menengah hidup dengan biaya tetap yang besar. Satu kejadian tak terduga, seperti PHK pasangan, orang tua sakit, kendaraan bermasalah, atau anak butuh perawatan, bisa menghapus tabungan yang dikumpulkan berbulan-bulan. Di sinilah rasa ngos-ngosan muncul: bekerja keras, tetapi posisi tidak banyak berubah.
Banyak orang akan berkata inflasi terkendali, jadi seharusnya aman. Masalahnya, kelas menengah tidak hidup dari angka rata-rata. Mereka hidup dari daftar belanja. Harga protein, susu, biaya daycare, ongkos transport, uang sekolah, sewa rumah, dan layanan yang sulit ditunda, terasa naik lebih cepat daripada kenaikan gaji.
Kenaikan gaji sering datang setahun sekali, itu pun tidak selalu mengalahkan kenaikan biaya hidup yang datang setiap bulan.
Situasi ini punya dampak yang lebih luas dari sekadar dompet. Kelas menengah adalah mesin konsumsi, penyokong pajak, sekaligus penentu stabilitas sosial. Ketika kelas menengah melemah, ekonomi ikut kehilangan tenaga.
Lebih jauh lagi, banyak keluarga mulai menunda punya anak, menunda beli rumah, menunda investasi kesehatan, dan menunda pengembangan keterampilan. Mobilitas sosial pelan-pelan macet, dan rasa percaya pada “jalan normal” untuk naik kelas ikut terkikis.
Kelas menengah tidak butuh slogan. Mereka butuh tiga hal yang sangat konkret: layanan publik yang bisa diandalkan, aturan yang adil, dan peluang yang benar-benar membuka jalan naik kelas. Bayangkan jika sekolah negeri bisa konsisten berkualitas tanpa membuat orang harus “berburu” zonasi.
Jika layanan kesehatan publik tidak membuat orang merasa harus punya asuransi tambahan agar dilayani cepat. Jika transportasi publik membuat orang bisa tinggal lebih jauh tanpa mengorbankan waktu hidup. Jika perumahan terjangkau dibangun dekat pusat kerja, bukan dilempar ke pinggir tanpa ekosistem.
Kuncinya bukan mengurangi bantuan untuk yang miskin, karena itu tetap penting. Kuncinya adalah memperbaiki desainnya agar tepat sasaran, transparan, dan tidak bocor. Lalu, yang sama pentingnya, memperkuat layanan universal yang dinikmati semua warga.
Subsidi yang tidak presisi akan selalu memantik kecemburuan sosial. Layanan publik yang baik justru meredam kecemburuan itu, karena semua merasa negara hadir, meski dengan porsi berbeda.
Kita perlu mengganti cara pandang. Kelas menengah bukan “yang sudah aman”, melainkan “yang sedang berjuang agar tidak jatuh”. Mereka adalah orang-orang yang terlihat baik-baik saja, rapi, bekerja, jarang mengeluh, tetapi sering memikul beban sunyi. Mereka tidak meminta dipuji sebagai pahlawan pajak.
Mereka hanya ingin kerja keras kembali punya makna: bukan sekadar bertahan, tetapi benar-benar bisa naik kelas.
Jika kelas menengah disebut tulang punggung, maka tulang punggung itu harus dirawat. Tanpa itu, negara bisa punya banyak program, tetapi kehilangan satu hal yang paling menentukan: rasa percaya bahwa hidup bisa membaik lewat jalur yang wajar, melalui sekolah, kerja, menabung, membeli rumah, dan membesarkan anak dengan tenang.
Eli Zulkatri. Dosen Prodi Ilmu Aktuaria Institut Teknologi Kalimantan (ITK).
