Ketegangan antara Thailand dan Kamboja menyebabkan puluhan korban tewas. Upaya gencatan senjata terus didorong oleh berbagai pihak, termasuk Presiden Amerika Serikat (AS) .
Sengketa lama di kawasan Segitiga Zamrud kembali memanas sejak Kamis (24/7), memicu pertempuran bersenjata yang melibatkan jet tempur, tank, dan pasukan darat. Hingga Sabtu (26/7), belum ada tanda-tanda gencatan senjata tercapai, meskipun seruan sudah disampaikan dari Phnom Penh hingga markas PBB di New York.
Per Sabtu pekan kemarin,total korban tewas di Kamboja tercatat sedikitnya 13 orang, terdiri atas delapan warga sipil dan lima personel militer. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, kepada AFP dan Khmer Times.
“Lebih dari 70 orang lainnya,” ujar Socheata, “mengalami luka-luka akibat rentetan serangan lintas perbatasan yang dilancarkan militer Thailand.” Dari jumlah itu, 21 di antaranya adalah tentara dan sisanya warga sipil, banyak yang menjadi korban saat artileri menghantam Desa Ekphap, Distrik Veal Veng.
Sementara di Thailand, korban tewas dilaporkan mencapai 20 orang, termasuk 14 warga sipil dan enam tentara. Militer Thailand menyebut lima tentaranya gugur pada Jumat (25/7), sehari setelah pertempuran kembali pecah.
Bentrok bersenjata juga memicu gelombang pengungsian besar-besaran. Di Thailand, lebih dari 138.000 orang telah dievakuasi dari wilayah rawan. Sedangkan di Kamboja, sedikitnya 35.829 warga sipil meninggalkan rumah mereka di Provinsi Preah Vihear, Oddar Meanchey, dan Pursat.
Pemerintah Kamboja secara resmi menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat. Duta Besar Kamboja untuk PBB, Chhea Keo, menyampaikan seruan tersebut usai menghadiri pertemuan Dewan Keamanan.
Namun, Thailand menanggapi dengan hati-hati. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, menyatakan bahwa Bangkok terbuka untuk berdialog, “mungkin dengan bantuan Malaysia yang tahun ini menjabat Ketua ASEAN.”
Presiden AS Donald Trump mengklaim telah berbicara langsung dengan para pemimpin kedua negara. Dalam unggahannya di Truth Social, Trump menyatakan, “Mereka telah sepakat untuk segera bertemu dan segera menyusun gencatan senjata dan, pada akhirnya, perdamaian!”
Trump juga memberi tekanan ekonomi. Ia menyebut tidak akan melakukan perundingan tarif dengan Thailand dan Kamboja hingga keduanya menghentikan pertempuran.
“Mereka juga ingin kembali ke ‘meja perundingan’ dengan Amerika Serikat, yang menurut kami tidak pantas dilakukan sampai pertempuran berhenti,” tulisnya.
Sebelumnya, Trump juga mengancam akan mengenakan tarif sebesar 36% atas sebagian besar ekspor kedua negara ke AS mulai 1 Agustus, kecuali gencatan senjata tercapai.
Setelah ditelepon Trump, kedua negara menyatakan kesediaan untuk menggelar dialog bilateral. “Thailand pada prinsipnya setuju untuk menerapkan gencatan senjata,” kata Kementerian Luar Negeri Thailand dalam pernyataan di X.
Phumtham Wechayachai, Pelaksana Tugas Perdana Menteri Thailand, disebut meminta Trump agar menyampaikan ke Kamboja bahwa Bangkok ingin “mengadakan dialog bilateral sesegera mungkin untuk menghasilkan langkah-langkah dan prosedur bagi gencatan senjata dan penyelesaian konflik secara damai.”
Perdana Menteri Kamboja Hun Manet pun menyambut baik intervensi ini. Ia menyatakan siap berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan memperingatkan bahwa pihak Thailand harus mematuhi perjanjian apa pun yang dicapai.
Di tengah konflik, Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban atau terdampak secara langsung. “Sejauh ini tidak ada WNI yang terdampak dari situasi saat ini,” ujar Juru Bicara Kemlu RI, Rolliansyah (Roy) Soemirat.
KBRI Bangkok mengimbau WNI di daerah perbatasan, seperti Trat, Sa Kaeo, Ubon, dan Ratchathani, agar tetap waspada. “KBRI Bangkok kembali mengimbau kepada WNI yang menetap di Thailand lebih dari 6 bulan agar melakukan lapor diri melalui portal peduli WNI www.peduliwni.kemlu.go.id,” demikian bunyi edaran resmi.
Trump Bicara dengan Thailand-Kamboja
Kedua Negara Siap Bertemu
WNI Tak Terdampak
Setelah ditelepon Trump, kedua negara menyatakan kesediaan untuk menggelar dialog bilateral. “Thailand pada prinsipnya setuju untuk menerapkan gencatan senjata,” kata Kementerian Luar Negeri Thailand dalam pernyataan di X.
Phumtham Wechayachai, Pelaksana Tugas Perdana Menteri Thailand, disebut meminta Trump agar menyampaikan ke Kamboja bahwa Bangkok ingin “mengadakan dialog bilateral sesegera mungkin untuk menghasilkan langkah-langkah dan prosedur bagi gencatan senjata dan penyelesaian konflik secara damai.”
Perdana Menteri Kamboja Hun Manet pun menyambut baik intervensi ini. Ia menyatakan siap berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan memperingatkan bahwa pihak Thailand harus mematuhi perjanjian apa pun yang dicapai.
Di tengah konflik, Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban atau terdampak secara langsung. “Sejauh ini tidak ada WNI yang terdampak dari situasi saat ini,” ujar Juru Bicara Kemlu RI, Rolliansyah (Roy) Soemirat.
KBRI Bangkok mengimbau WNI di daerah perbatasan, seperti Trat, Sa Kaeo, Ubon, dan Ratchathani, agar tetap waspada. “KBRI Bangkok kembali mengimbau kepada WNI yang menetap di Thailand lebih dari 6 bulan agar melakukan lapor diri melalui portal peduli WNI www.peduliwni.kemlu.go.id,” demikian bunyi edaran resmi.
Kedua Negara Siap Bertemu
WNI Tak Terdampak
Related posts:
