Menteri Dalam Negeri (Mendagri), , meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan efisiensi belanja imbas pemotongan (TKD). Tito mengingatkan, saat pandemi COVID-19, pemerintah pusat maupun daerah pernah mengalami kondisi serupa, tapi tetap bisa bekerja secara efektif.
“Dulu waktu COVID kita pernah WFO cuma 25 persen, tapi pemerintahan tetap jalan. Anggaran juga dipotong besar-besaran, tapi bisa kok kita efisien,” kata Tito dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).
Tito mengatakan, sebelum mengeluh soal penurunan transfer fiskal dari pusat, kepala daerah diminta terlebih dahulu melakukan simulasi efisiensi anggaran. Menurutnya, banyak pos belanja di daerah yang masih bisa ditekan tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Jangan langsung reaktif lihat angka turun, exercise dulu. Lihat pos-pos belanja birokrasi, rapat, perjalanan dinas, makan-minum. Banyak yang sebenarnya bisa dikurangi tanpa ganggu kinerja,” tegasnya.
Mendagri mencontohkan, pada masa pandemi, pemerintah pusat juga mengalami pemotongan anggaran hingga 50 persen di beberapa kementerian, tapi tetap fokus pada pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan.
“Kita semua bisa waktu itu. Jadi jangan pesimis dulu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito mengingatkan agar pemda tidak menjadikan alasan pemangkasan fiskal untuk mengorbankan belanja publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Ia menegaskan pos wajib seperti BOS, DAK nonfisik, dan operasional fasilitas kesehatan tidak boleh dikurangi.
“Yang penting efisien dulu, tepat sasaran. Kalau setelah simulasi ternyata benar-benar berat, baru sampaikan ke kami. Kita akan buka ruang dialog,” katanya.
Di sisi lain, Tito menilai anggaran untuk rapat, perjalanan dinas, makanan-minuman, perawatan, serta pemeliharaan kadang-kadang dialokasikan pemda secara berlebihan. Sehingga harus diminimalisir Kembali.
“Itu anggarannya kadang-kadang mohon maaf, berlebihan. Ini harus dikurangi,” sambung dia.
Tito mengatakan pemda juga harus menerapkan program dengan hasil yang jelas. Program pemda disebut harus diperuntukkan buat masyarakat.
Ia pun mengingatkan pemda agar mencari pendapatan selain dari hibah pemerintah pusat. Namun pemda diingatkan agar tidak membebani masyarakat saat mencari pendapatan mandiri.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
“Di daerah harus bisa cerdas, inovatif, mencari pendapatan, tapi tidak memberatkan rakyat kecil,” sebut Tito.
Katanya, pemda dapat mencari pendapatan melalui pajak restoran, hotel, dan tempat hiburan lain. Ia menyadari pemda selama ini telah mendapatkan pajak dari restoran maupun hotel.
Akan tetapi Tito menilai tak semua pajak dari restoran maupun hotel tersalurkan ke pemda. Kebocoran penyaluran pajak disebut terjadi di sejumlah daerah se-Indonesia.
“(Pajak dari) parkir, misalnya. Ini harus dibuat sistem supaya pajak yang memang sudah ada ini, yang tadinya bocor, bisa masuk ke kas pemerintah daerah,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Kementerian Keuangan untuk bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 15 daerah diwakili, dan 5 daerah tidak hadir.
Seusai pertemuan, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengatakan semua pemerintah daerah (pemda) tidak setuju dengan pemotongan transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan Kementerian Keuangan.
“Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat ke Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur, jalan, jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk jangan ada pemotongan,” kata Sherly dilansir infoFinance, Rabu (8/10).
Di sisi lain, Tito menilai anggaran untuk rapat, perjalanan dinas, makanan-minuman, perawatan, serta pemeliharaan kadang-kadang dialokasikan pemda secara berlebihan. Sehingga harus diminimalisir Kembali.
“Itu anggarannya kadang-kadang mohon maaf, berlebihan. Ini harus dikurangi,” sambung dia.
Tito mengatakan pemda juga harus menerapkan program dengan hasil yang jelas. Program pemda disebut harus diperuntukkan buat masyarakat.
Ia pun mengingatkan pemda agar mencari pendapatan selain dari hibah pemerintah pusat. Namun pemda diingatkan agar tidak membebani masyarakat saat mencari pendapatan mandiri.
“Di daerah harus bisa cerdas, inovatif, mencari pendapatan, tapi tidak memberatkan rakyat kecil,” sebut Tito.
Katanya, pemda dapat mencari pendapatan melalui pajak restoran, hotel, dan tempat hiburan lain. Ia menyadari pemda selama ini telah mendapatkan pajak dari restoran maupun hotel.
Akan tetapi Tito menilai tak semua pajak dari restoran maupun hotel tersalurkan ke pemda. Kebocoran penyaluran pajak disebut terjadi di sejumlah daerah se-Indonesia.
“(Pajak dari) parkir, misalnya. Ini harus dibuat sistem supaya pajak yang memang sudah ada ini, yang tadinya bocor, bisa masuk ke kas pemerintah daerah,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Kementerian Keuangan untuk bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 15 daerah diwakili, dan 5 daerah tidak hadir.
Seusai pertemuan, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengatakan semua pemerintah daerah (pemda) tidak setuju dengan pemotongan transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan Kementerian Keuangan.
“Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat ke Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur, jalan, jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk jangan ada pemotongan,” kata Sherly dilansir infoFinance, Rabu (8/10).
