Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono melihat sinyal kuat minat global yang besar terhadap konferensi International Conference on Infrastructure (ICI) 2025. Dia lantas menyampaikan pesan pentingnya bekerjasama dan berkolaborasi demi kebaikan rakyat.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atas penyelenggaraan konferensi bergengsi ini, serta atas undangannya kepada saya untuk menyampaikan pidato dalam konferensi ini,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulis, Kamis (12/6/2025).
“Saya menyampaikan pesan yang menurut saya sangat kuat dan tepat waktu, yaitu bekerja bersama dan berkolaborasi. Ini juga merupakan tema utama kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu berusaha mencari titik temu dengan negara-negara sahabat, baik yang bertetangga dekat, menengah maupun jauh, untuk bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi demi kesejahteraan dan kebaikan rakyat kita,” imbuhnya.
Sugiono juga memaparkan salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo adalah mengentaskan kemiskinan, menghapus kelaparan, serta berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
“Beberapa program yang telah diluncurkan di antaranya adalah makanan bergizi gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil, pembangunan 3 juta rumah setiap tahun untuk keluarga berpenghasilan rendah, serta penyediaan sekolah yang lebih terjangkau dan dapat diakses bagi anak-anak Indonesia yang berbakat namun memiliki keterbatasan dalam mengakses lembaga pendidikan. Program-program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia, serta mempersiapkan generasi masa depan bangsa,” papar Sugiono.
“Membangun infrastruktur bukan hanya soal membangun objek fisik, tetapi juga menghidupkan masyarakat dengan menjawab tantangan-tantangan yang mereka hadapi, termasuk kebutuhan akan infrastruktur. Karena memiliki rumah yang layak, terjangkau, dan manusiawi adalah hak rakyat, begitu pula akses terhadap kekayaan nasional, yang seharusnya bukan hanya dinikmati oleh sebagian kalangan, tetapi oleh seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.
Sugiono menambahkan hal ini berarti infrastruktur yang baik juga merupakan hak rakyat. Sugiono juga kembali menekankan untuk mengatasi tantangan dalam pembangunan infrastruktur serta menghadapi berbagai tantangan global, semua pihak perlu bekerja bersama lintas batas, lintas sektor, dan lintas pemangku kepentingan.
Dalam dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan besar dalam pembangunan infrastruktur yang memperluas akses dan konektivitas, mendorong kegiatan ekonomi, dan masih banyak lagi. Menurut Sugiono, semua kemajuan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja sama dan kemitraan dari negara-negara sahabat.
“Oleh karena itu, saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada para mitra dan investor atas komitmen dan kerja sama yang telah terjalin selama ini. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga harus mempertimbangkan pelestarian lingkungan serta menjawab tantangan lingkungan itu sendiri,” kata Sugiono.
“Dua program penting yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo adalah pembangunan tanggul laut raksasa di pesisir utara Pulau Jawa, yang menjadi jawaban terhadap permasalahan abrasi dan banjir rob, serta program pengelolaan sampah sebagai solusi untuk lingkungan yang lebih bersih,” sambungnya.
Sugiono juga percaya harus ada keseimbangan antara hak untuk membangun dan tanggung jawab untuk melindungi lingkungan. Oleh karenanya, infrastruktur berkelanjutan bukan sekadar tujuan retoris, tetapi menjadi jembatan antarbangsa, pondasi ketahanan kolektif, dan wujud nyata dari tanggung jawab bersama.
“Tentu semua ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana kita membiayai dan mendanai tujuan pembangunan infrastruktur ini? Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah membentuk Danantara untuk mengkonsolidasikan seluruh aset negara dan menjadikannya sebagai kendaraan investasi baru dalam bentuk sovereign wealth fund Indonesia,” pesan Sugiono.
“Kami juga menyadari bahwa ada sejumlah regulasi di Indonesia yang selama ini menghambat proses investasi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah menyederhanakan regulasi, meningkatkan kemudahan berusaha, dan terus berkomitmen untuk memperkuat kepastian hukum dan transparansi,” sambungnya.
Sebagai informasi, konferensi ICI dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara-negara sahabat, Anggota DPR/MPR dan DPD RI, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati serta delegasi, para pemimpin dunia usaha, dan mitra pembangunan. Selain itu hampir 7.000 peserta dari puluhan negara partisipan, termasuk Indonesia, turut hadir antara lain Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan.
ICI 2025 akan menjadi panggung penting bagi kolaborasi internasional, dengan kehadiran berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka, seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.
