Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama BNPB membangun Posko Nasional di. Upaya ini untuk basis penyaluran logistik via udara ke lokasi bencana Sibolga-Tapanuli Tengah karena jalur darat terputus total.
“Kita bangun Posko Nasional di Tapanuli Utara untuk penyaluran logistik via udara karena jalur darat terputus total. Termasuk membawa berbagai bantuan untuk masyarakat,” ujar Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).
Dia mengatakan pelayanan publik di Pemerintah Daerah (Pemda) Sibolga dan Tapanuli tetap berjalan. Pelayanan di kawasan bencana banjir bandang dan longsor dipastikan tidak akan berhenti.
“Pak Mendagri menginstruksikan saya untuk pimpin langsung tim ke lokasi. Prinsip utamanya adalah Pemerintahan Daerah yang terdampak bencana harus berjalan, jangan sampai mandeg dalam memberikan pelayanan publik, kami terus mengasistensi” kata
Safrizal menuturkan, pihaknya telah memantau langsung ke lokasi banjir bandang dan longsor di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sejak Rabu (26/11). Akibat bencana itu, dia mencatat empat kecamatan terdampak di Kota Sibolga, lalu 20 kecamatan di Tapanuli Tengah.
“Tim Ditjen Bina Adwil, Kemendagri sudah standby penuh sejak Rabu kemarin, dan langsung menggelar koordinasi dan inspeksi lapangan, kita dorong Satpol PP dan Damkar untuk responsif dalam penanganan bencana termasuk unsur di masyarakat, yaitu Satlinmas dan Redkar,” ucap.
Selanjutnya Safrizal mengingatkan Pemda yang terdampak untuk menetapkan status tanggap darurat. Menurutnya anggaran Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan.
“Peran kepala daerah sangat sentral untuk menetapkan status tanggap darurat bencana sehingga Pemda dapat memanfaatkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sehingga dapat segera memulihkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik” ungkap Safrizal.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi, pihaknya telah bergerak cepat mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, dan Damkar di seluruh daerah yang bersinergis dengan unsur dari Forkopimda.
“Sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, siklon serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu, sinergi antara perangkat Pemda, Forkopimda dan seluruh masyarakat mutlak dilakukan,” katanya.
