London di pertengahan Januari 2026 sedang berada pada musim dingin, namun ada sebuah sambutan tak terduga muncul di ambang pintu Downing Street Nomor 10.
Alkisah, sebelum perundingan resmi dimulai, Presiden Prabowo Subianto yang melangkah gagah tampak disambut oleh “penghuni” setia kediaman Perdana Menteri Inggris yakni “Larry The Cat” yang dengan santai menyongsong kedatangan Sang Presiden.
Bagi publik, ini mungkin sekadar pemandangan ringan, tetapi sesungguhnya simbolik, momen ini memancarkan aura hubungan yang hangat. Menandakan kedekatan psikologis antara kedua pemimpin. Ini menjadi penanda bahwa “Bobby Kertanegara” kucing lucu milik Pak Prabowo sejatinya memiliki sahabat nun jauh di Inggris.
Kehangatan awal itu kemudian bermatamorfosa menjadi langkah diplomasi yang substantif. Tentu ada perbedaan mendasar antara sekadar melakukan lawatan dan benar-benar menjalankan perundingan strategis.
Dalam kunjungan kerja kali ini, Indonesia tidak datang untuk mengejar seremoni, melainkan membawa agenda yang terstruktur: meminimalkan formalitas, langsung masuk ke substansi sekaligus memastikan arah jalur implementasi yang efektif. Butir-butir kesepakatan kemudian tidak dibiarkan berhenti sebagai pemberitaan pers semata, tetapi diarahkan menjadi rencana kerja lintas kementerian, BUMN, dan mitra industri, dengan garis waktu yang ketat dan indikator kinerja yang terukur.
Pilihan Inggris sebagai mitra strategis tentu saja mencerminkan geopolitik yang realistis. Di saat The Three Lions semakin aktif menatap Indo-Pasifik sebagai poros kebijakan luar negerinya, Indonesia melihat Inggris sebagai aliansi strategis. Pertemuan dengan PM Starmer memberi penegasan ulang terhadap kerangka Strategic Partnership yang mencakup ekonomi, maritim, lingkungan hidup dan pengembangan sumber daya manusia.
Diplomasi, dalam konteks kedua negara besar ini, diposisikan sebagai upaya konkret mencari titik temu yang saling menguntungkan dalam rangka memacu gerak mesin pembangunan sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional. Kunjungan ini jelas sudah terencana matang dan bukan sekadar memamerkan instrumen hubungan baik antarnegara.
Dan, orientasi pada hasil itu terlihat nyata ketika pembahasan masuk ke ranah teknis. Pada pertemuan bersama pimpinan Babcock International ternyata tidak spesifik soal alutsista yakni pada kelanjutan pembangunan Fregat Merah Putih berbasis desain Arrowhead 140 yang dikerjakan bersama PT PAL di Surabaya. Lebih dari itu terkait kerja sama pembangunan kapal nelayan dengan konsep alih teknologi.
“Mereka akan dukung rencana kita untuk membangun 1.500 kapal ikan, karena kita mau besar-besaran investasi itu. Kita mau perbaiki desa-desa nelayan kita, dan meningkatkan kualitas hidup nelayan kita. Kita ingin meningkatkan konsumsi protein rakyat kita,” ujar Presiden Prabowo.
Ini tentu sebuah terobosan menarik, karena memiliki dampak nyata bagi nelayan dan ekosistem perikanan kelautan Indonesia, serta ekonomi nasional secara keseluruhan. Sesuai visi besar Indonesia sebagai poros maritim dunia (World Maritime Fulcrum).
Seskab Teddy Indra Wijaya saat konferensi Pers sebelum bertolak menuju Davos menyebut dampak besar dari kesepakatan ini. “Ada kerja sama maritim, dalam pembangunan 1582 kapal nelayan. Nah, yang menariknya begini, jadi kapalnya ini nanti menurut Menteri Kelautan akan mempekerjakan sekitar 600 ribu orang, kenapa? Karena nanti di-produksinya, di-rakitnya di Indonesia, oke. Jadi 30 ribu sendiri itu untuk awak kapalnya, kemudian 400 ribu untuk yang memproduksinya. Kemudian nanti ada 170 ribu itu multiplier effect di luar dari yang berkaitan langsung, ya,” ujar Seskab Teddy.
Nah, fondasi jangka panjang dari seluruh kerja sama ini, lantas berlanjut pada pembangunan manusia. Pada forum UK-Indonesia Education Roundtable di Lancaster House, Presiden Prabowo Subianto melalui Russel Group (konsorisum universitas riset terbaik Inggris) bertemu 24 profesor dari 24 universitas terkemuka di Inggris Raya, di antaranya King’s College London, University of Oxford, Imperial College London, University of Edinburgh, serta sekitar 20 universitas unggulan lainnya.
Pertemuan ini sebagaimana dijelaskan Seskab Teddy, memiliki satu tujuan utama, yaitu memperkuat kerja sama di bidang pendidikan. Presiden menyampaikan rencana pemerintah untuk membangun sepuluh kampus baru di Indonesia, dengan fokus utama pada pendidikan kedokteran, serta penguatan bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM).
Melalui kerja sama dengan para profesor dari universitas papan atas Inggris tersebut, diharapkan akan terbuka peluang kolaborasi yang lebih luas, mulai dari peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Inggris, pendirian kampus afiliasi universitas Inggris di Indonesia, hingga pengembangan kampus baru hasil kolaborasi langsung. Saat ini, Indonesia telah memiliki satu kampus hasil kerja sama di Singosari, dan ke depan akan dikembangkan inisiatif serupa di lokasi lainnya.
Selain itu, kerja sama juga mencakup program pertukaran dosen, di mana para profesor dari universitas mitra di Inggris diharapkan dapat mengajar langsung di perguruan tinggi Indonesia.
Sebuah langkah brilian, karena dengan kemitraan strategis ini, kualitas dan peringkat universitas di Indonesia dapat meningkat secara signifikan di tingkat global namun tetap berakar pada kebutuhan nasional.
Dimensi lingkungan juga mendapatkan momentum yang baik, yakni ketika Presiden Prabowo bertemu Raja Charles III. Di balik kemegahan tradisi kerajaan, pertemuan ini langsung menyentuh isu yang sangat konkret seperti konservasi biodiversitas, khususnya perlindungan gajah di kawasan Peusangan, Aceh.
Sebagaimana diuraikan oleh Seskab Teddy Indra Wijaya, ada kerja sama dan komitmen dari Inggris untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki ekosistem dan memperindah pemulihan 57 taman nasional di Indonesia. “Yang sudah berlangsung sekarang itu ada Taman Nasional di Way Kambas terkait Gajah, kemudian juga ada di Pusengan, di Aceh itu sebenarnya tanah milik Bapak Presiden, kemudian beberapa tahun lalu beliau berikan ke negara untuk dikelola oleh WWF untuk konservasi gajah. Kira-kira gitu,” ujar Teddy.
Benang merah dari agenda ini yakni lingkungan tidak diletakkan sebagai agenda terpisah, melainkan diintegrasikan ke dalam strategi ekonomi hijau yang melibatkan jejaring filantropi internasional dengan fondasinya yang tetap mengedepankan pemberdayaan masyarakat lokal.
Rangkaian diplomasi ini kemudian berlanjut ke Davos. Pada Kamis, 22 Januari 2026, Presiden Prabowo menyampaikan pidato resmi di World Economic Forum Annual Meeting 2026 dalam sesi khusus bersama Presiden dan CEO WEF, Børge Brende.
Di hadapan pemimpin politik dan pelaku bisnis global, Presiden memaparkan kerangka pembangunan ekonomi bertajuk “Prabowonomics”. Intinya adalah kombinasi antara stabilitas makroekonomi sebagai landasan, industrialisasi berbasis nilai tambah sebagai mesin pertumbuhan, serta pembangunan manusia sebagai pengungkit produktivitas jangka panjang.
Dengan gaya bicara yang lugas, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara-negara yang akan unggul di abad ini bukan hanya yang kaya sumber daya, tetapi yang mampu mentransformasikannya menjadi nilai tambah.
Hilirisasi kemudian ditempatkan bukan sebagai kebijakan teknis, melainkan strategi geopolitik ekonomi agar Indonesia tidak lagi berada pada posisi pemasok bahan mentah. Dalam konteks ini, kepastian hukum, disiplin fiskal, dan reformasi tata kelola diposisikan sebagai prasyarat mutlak bagi investasi jangka panjang.
Yang menarik, “Prabowonomics” juga mengaitkan pertumbuhan dengan keadilan sosial. Presiden menekankan bahwa rantai kemiskinan harus diputus melalui akses terhadap pangan, kesehatan, dan pendidikan yang berkualitas.
Presiden Prabowo lalu mengungkapkan esensi sebagai pemimpin yang ia pelajari dari mentornya : yakni bahwa seorang pemimpin dianggap berhasil apabila mampu membuat dua hal terhadap rakyat yang dipimpinnya. Apa itu? Yakni ketika mereka bisa tersenyum dan tertawa. Itulah spirit yang mendasari berbagai kebijakan yang Ia jalankan agar senantiasa berpihak dan berdampak kepada rakyat bawah.
Berpidato dengan bahasa inggris yang fasih dan terstruktur, Presiden Prabowo menegaskan bahwa belanja negara pada sektor-sektor dasar dipandang sebagai investasi produktivitas, bukan sekadar jaring pengaman sosial. Stabilitas sosial, dalam kerangka ini, bukan sekadar dampak sampingan pembangunan, melainkan fondasi utamanya. Presiden pun dengan bangga menyampaikan dua program pamungkas yakni Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR) dengan capaian fantastis dalam waktu setahun pemerintahan.
Dalam pidato yang sama, Prabowo juga menyinggung peran Danantara sebagai instrumen pembiayaan strategis negara yang kini menjadi tumpuan kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan struktur sovereign wealth fund yang lebih agresif dalam investasi jangka panjang, Danantara diproyeksikan menjadi ‘kendaraan’ untuk membangun kemitraan setara dengan investor global. Pesannya jelas: Indonesia tidak hanya membuka pintu bagi modal, tetapi juga hadir sebagai mitra yang ikut menanggung risiko, mengarahkan prioritas, dan menuntut standar tata kelola yang tinggi.
Tak hanya berhenti di pidato yang memukau dan sarat esensi, peran Indonesia masih terus nyata di kancah Internasional. Pasca forum WEF, diplomasi kemanusiaan juga menemukan panggungnya tatkala Presiden Prabowo menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace Charter pada Kamis, 22 Januari 2026, di Davos, Swiss. Saat penandatanganan, di layar kaca kita menyaksikan Presiden AS, Donald Trump memuji Presiden Prabowo dengan sebutan “tough man” alias pria tangguh.
Indonesia dengan prinsip politik LN bebas aktif bergabung bersama sejumlah negara mayoritas Muslim dan mitra kawasan Timur Tengah, membentuk konfigurasi yang secara politik relevan dan potensial efektif mengawal agenda mulia, perdamaian di Gaza.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Kepala Negara usai penandatanganan sebagaimana dikutip di IG Seskab.
BoP memang digagas oleh Presiden Trump dan dirancang sebagai mekanisme yang lebih operasional, mencakup upaya mediasi, koordinasi bantuan kemanusiaan, serta penguatan jalur dialog politik. Dalam mandat utamanya, Board of Peace bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi Gaza.
Dalam konteks Gaza, kehadiran Indonesia di forum semacam ini memberi peluang lebih besar untuk mendorong perlindungan sipil, akses bantuan, serta desain pemulihan pascakonflik yang lebih berkeadilan.
Secara keseluruhan, gaya diplomasi yang ditampilkan sepanjang rangkaian London-Davos ini menunjukkan politik luar negeri yang berorientasi pada hasil terukur. Ya, dimulai dari sambutan Larry the Cat di Downing Street hingga penandatanganan piagam perdamaian di Davos, rangkaian ini seakan merangkum spektrum diplomasi modern: dari gestur simbolik hingga determinasi menjadi aktor strategis global.
At the end of the day, diplomasi bukanlah tentang seberapa sering seorang presiden tampil di panggung dunia, melainkan seberapa jauh hasilnya berdampak bagi rakyat terutama arus bawah. Dari galangan kapal di Surabaya, desa-desa nelayan, ruang kelas universitas, hingga upaya perdamaian internasional, rangkaian London-Davos menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia sedang dibangun sebagai arsitektur kepentingan nasional yang utuh. Inilah diplomasi yang tidak berhenti pada simbol, tetapi bekerja senyap meniti masa depan Indonesia nan gemilang.
Michael F. Umbas. Ketua Umum DPP Arus Bawah Prabowo, eks Wakil Sekretaris TKN Prabowo-Gibran.
