Presiden Prancis memerintahkan pemerintah untuk menyusun proposal guna mengatasi pengaruh gerakan Ikhwanul Muslimin. Hal itu mencegah penyebaran Islamisme politik di Prancis.
Kepresidenan Prancis membuat pengumuman tersebut setelah Macron memimpin rapat keamanan untuk memeriksa laporan yang membunyikan peringatan tentang Ikhwanul Muslimin. Lalu ia mengatakan gerakan tersebut menimbulkan ancaman bagi kohesi nasional di Prancis.
“Mengingat pentingnya masalah ini dan keseriusan fakta yang ditetapkan, ia telah meminta pemerintah untuk menyusun proposal baru yang akan diperiksa pada pertemuan Dewan Pertahanan mendatang di awal Juni,” kata Istana Elysee, dilansir AFP, Kamis (22/5/2025).
Dalam langkah yang jarang terjadi, Macron juga telah memutuskan untuk mengumumkan laporan tersebut pada akhir minggu ini. AFP memperoleh salinan laporan tersebut pada hari Selasa.
Istana Elysee mengatakan bahwa beberapa tindakan akan diumumkan, sementara yang lain akan dirahasiakan.
Laporan soal gerakan yang didirikan di Mesir pada tahun 1928 itu ditugaskan oleh pemerintah dan disiapkan oleh dua pegawai negeri senior. Laporan itu dengan jelas menunjukkan sifat anti-republik dan subversif dari Ikhwanul Muslimin, dan mengusulkan cara untuk mengatasi ancaman ini, kata presiden menjelang pertemuan tersebut.
Prancis dan Jerman memiliki populasi Muslim terbesar di antara negara-negara Uni Eropa.
Pihak berwenang ingin mencegah penyebaran ide-ide Islamis ekstremis di negara yang telah diguncang oleh serangkaian serangan jihadis yang mematikan.
Radikalisasi agama telah menjadi isu yang hangat karena kelompok sayap kanan semakin populer di Prancis.
